Contoh Kasus Hubungan Serikat Pekerja

PENGERTIAN SERIKAT PEKERJA

Serikat pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja, dan untuk pekerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan.

Dasar Pembentukan Serikat Pekerja :

1.      UUD 1945 Pasal 28

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan

3.      Undang-undang No. 18 Tahun 1956 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama

4.      Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1109 Tahun 1986

Prinsip-prinsip, Tugas, dan Fungsi Serikat Pekerja :

1.      Dibentuk secara demokratis dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja

2.      Harus tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku

3.      Didirikan dalam usaha melindungi, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya

4.      Bersifat mandiri, profesional, dan bertanggung jawab

TIPE-TIPE SERIKAT KARYAWAN

Tipe-tipe serikat karyawan antara lain sebagai berikut :

1.      Craft Unions

Serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misalnya tukang-tukang kayu.

2.      Industrial Unions

Serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan (unskilled) maupun yang beketerampilan (skilled) dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka.

3.      Mixed Unions

Serikat karyawan yang mencakup para pekerja trampil, tidak terampil dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft unions dan industrial unions.

PERAN SERIKAT PEKERJA

Pemecahan permasalahan yang sudah disebutkan, hanya dapat dilakukan dengan baik bila terjalin hubungan yang baik, terbuka, saling percaya antar manajemen dan pekerja atau serikat pekerja. Serikat pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan, hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui upaya :

1.      Menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan diantara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan serikat pekerjanya, pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen

2.      Meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya disamping haknya diorganisasi dan diperusahaan, serta pemupukan dana organisasi

3.      Dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan ditempat bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial.

HUBUNGAN SERIKAT KARYAWAN DENGAN MANAJEMEN SDM

Keberadaan serikat karyawan merubah lingkungan kerja dan hubungan antara para karyawan dengan organisasi, terutama peranan penyelia dan departemen personalia. Bila misi pergerakan karyawan adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan mereka, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi-kondisi kerja dan membantu karyawan pada umumnya, maka pendekatan ini dikenal sebagai business unionism.

Di lain pihak, bila misi tertuju pada kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas, disebut dengan social unionism. Dalam hubunganya, manajemen sumber daya manusia dipengaruhi baik oleh tujuan-tujuan business unionism maupun social unionism. Perkembangan berbagai bentuk kompensasi tambahan (fringe benefits) pada umumnya merupakan hasil tekanan langsung atau bidang langsung dari serikat karyawan. Bahkan tanpa adanya tekanan-tekanan tersebut, perusahaan harus selalu memperbaiki program kompensasinya agar tetap bisa bersaing dalam memperebutkan karyawan-karyawan yang berkualitas.

ALASAN KARYAWAN BERGABUNG DENGAN SERIKAT PEKERJA

Alasan karyawan bergabung dengan serikat pekerja antara lain :

1.      Ketidakpuasan pada Manajemen

Setiap pekerjaan memiliki potensi terjadinya ketidakpuasan. Serikat pekerja mencari keputusan manajemen yang subjektif atau tidak adil kemudian menekankan pentingnya keuntungan menjadi anggota serikat pekerja sebagai cara memecahkan masalah tersebut.

2.      Kompensasi

Para karyawan ingin kompensasi mereka adil dan setara. Upah penting karena dapat memenuhi kebutuhan dan kesenangan hidup. Jika para karyawan tidak puas dengan upahnya, mereka mungkin mengandalkan serikat pekerja untuk membantu meningkatkan standar hidup. Di masa lalu, para anggota serikat pekerja menerima ketidaksetaraan pembayaran jika senioritas menjadi kriteria yang digunakan.

3.      Keamanan Pekerjaan

Biasanya para karyawan muda kurang begitu peduli pada keamanan pekerjaan dibandingkan para karyawan tua. Jika perusahaan tidak memberi para karyawan rasaaman terkait pekerjaannya, para karyawan mungkin berpaling pada serikat pekerja.

4.      Sikap Manajemen

Pada beberapa perusahaan, manajemen tidak peka terhadap kebutuhan para karyawannya. Para karyawan dapat mempersepsikan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam masalah yang terkait dengan pekerjaan. Para supervisor mungkin gagal memberi alasan untuk penugasan yang tidak biasa dan mungkin mengharapkan para karyawan mendedikasikan hidupnya bagi perusahaan tanpa memberikan imbalan yang wajar.

5.      Saluran Sosial

Secara alamiah banyak orang memiliki kebutuhan sosial yang kuat. Mereka umumnya suka berada bersama orang-orang lain yang memiliki minat dan keinginan yang sama.

6.      Peluang untuk Kepemimpinan

Beberapa orang menginginkan peran kepemimpinan tapi tidak selalu mudah bagi seorang karyawan operasi untuk melangkah ke dalam manajemen. Serikat pekerja memiliki jenjang kepemimpinan yang dimulai dengan petugas serikat pekerja (unionsteward) dan masing-masing anggota memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya.

7.      Pembentukan Serikat Pekerja yang Diwajibkan

Hukum hak untuk bekerja melarang manajemen dan serikat pekerja membuat kesepakatan yang mewajibkan keanggotaan serikat pekerja sebagai persyaratan kerja.

8.      Tekanan Rekan Kerja

Hukum hak untuk bekerja melarang manajemen dan serikat pekerja membuat kesepakatan yang mewajibkan keanggotaan serikat pekerja sebagai persyaratan kerja.

9.      Struktur Serikat Pekerja

Gerakan pekerja telah mengembangkan struktur organisasi yang bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan memiliki pengurus dan cara mengatur urusannya sendiri-sendiri. 

DAMPAK SERIKAT KARYAWAN

Menurut Pasal 104 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003, setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat karyawan. Ada dua perspektif perihal dampak serikat karyawan : perspektif monopoli (monopoly perspective) dan perspektif suara kolektif (collective voice perspective). Dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya serikat pekerja antara lain :

a.      Dampak Monopoli

Perspektif monopoli atas serikat pekerja bermula dari premis bahwa serikat karyawan menaikan upah di atas tingkat upah kompetitif. Seberapa banyak serikat pekerja menaikkan upah adalah bervariasi di seluruh pasar tenaga kerja, industri, jabatan, kelompok demografis dan prosedur estimasi dan data serikat kerja tampaknya berpengaruh positif pula terhadap tunjangan pelengkap (fringe benefit).

b.      Dampak Suara Kolektif

Sebagian besar karyawan merasa bahwa lebih mudah bertarung demi perbaikan kerja melalui serikat karyawan. Para karyawan mempunyai beberapa pilihan manakala mereka tidak puas dengan pekerjaan, mereka tidak berbuat apa-apa, mereka dapat berhenti dari pekerjaan atau mereka mengeluh dan mencoba memperbaiki kondisi di seputar mereka. Di samping itu, banyak karyawan yang takut dipecat sehingga mereka menyembunyikan perasaanya. Sebagian karyawan merasa bahwa lebih mudah bertarung demi perbaikan kerja melalui serikat pekerja. Penggabungan diri dan penggalangan suara kolektif (collective voice) menawarkan perlindungan dari ketakutan ancaman manajemen.

c.       Dampak Terhadap Manajemen dan Produktivitas

Serikat karyawan memiliki sumber kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap praktik-praktik manajerial, perilaku pekerja, dan kondisi dasar pekerjaan. Serikat pekerja mengakibatkan erosi signifikan atas otoritas pengambilan keputusan manajerial untuk mengendalikan kalangan karyawan. Banyak keputusan personalia penting yang harus sesuai dengan isi kontrak perjanjian perundingan kerja bersama antara manajemen karyawan.

CONTOH KASUS

Kasus pada PT ARIM THREAD (lokasi, produksi, brand, dan jumlah buruh), bahwa dasar pembentukan serikat buruh FSB Garteks SBSI di PT ARIM THREAD bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara Buruh dan Perusahaan, namun dalam kenyataan yang ada, serikat buruh dipandang seperti duri atau benalu yang ada di dalam perusahaan. Pada tanggal 11 November 2014 telah terjadi kesepakatan bersama antara pihak perusahaan PT ARIM THREAD dengan pihak buruh, dengan isi kesepakatan diantaranya perusahaan siap menjalankan UMK 2014, perhitungan upah lembur, hak cuti, BPJS, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, serta akan mempekerjakan kembali pengurus maupun anggota yang sebelumnya ditolak bekerja.

Namun dengan berjalanya waktu perusahaan dengan terang-terangan menurunkan jabatan terhadap pengurus komisariat di tingkat perusahaan dan memutus hubungan kerja 2 (dua) anggota FSB Garteks SBSI PT Arim Thread dengan alasan habis kontrak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Manajemen PT ARIM THREAD tanpa adanya penetapan tertulis dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) adalah hal yang sangatlah lumrah dan semakin menjamur bahkan sudah mendarah daging dimata pengusaha nakal seperti yang dilakukan Management PT ARIM THREAD dengan mengkebiri UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, implementasi dari hak berserikat belum mendapatkan perhatian serta tindakan yang konkrit dari pemeritah, hal ini membuat pengusaha selalu memberikan sanksi kepada buruhnya yang berserikat. Pada hakekatnya pengusaha mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia tapi kurang tegasnya penegak hukum bahkan hukum dimainkan oleh penegak hukum itu sendiri. Secara hirarki UU lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Peraturan Perusahaan, namun pada kenyataannya Implementasi dari UU tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan UU itu sendiri agar bisa berjalan secara mutatis mutandis, hanya retorika yang digaungkan para penegak hukum dalam pelaksanaan UU, perubahan tak berarti.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap anggota kami, yang tidak disertai dengan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial (LPPHI) maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK tersebut batal demi hukum dan mutasi serta penurunan jabatan atau tingkatan kerja (demosi) yang dilakukan management PT ARIM THREAD terhadap pengurus komisariat di tingkat perusahaan, dianggap sebagai bentuk kampanye anti serikat buruh di perusahaan karena bertentangan dengan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 jo Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

Undang-Undang Pasal 28 No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB berbunyi “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak manjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
4. Melakukan kampanye anti pementukan serikat pekerja/serikat buruh”.

Bagi pelanggar Pasal 28 dikenakan sanksi Pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena tindakan Pidana tersebut diatas merupakan tindakan Pidana Kejahatan. Jelas tindakan yang dilakukan oleh pihak managemen terkait dengan PHK, mutasi serta demosi yang dilakukan pihak Management PT ARIM THREAD terhadap pengurus dan anggota dianggap sebagai bentuk dari kampanye anti serikat buruh dan upaya pemberangusan serikat Buruh (Union Busting) dan Union Busting merupakan isu Nasional maupun Internasional.

Disnaker Kabupaten Tangerang menjadwalkan untuk mengklarifikasi permasalahan ketenagakerjaan, pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 bertempat di PT ARIM THREAD Pukul 13:00 WIB, namun tidak ada satupun pengawas dari Disnaker Kabupaten Tangerang yang hadir pada hari dan jam tersebut, hanya seorang mediator tanpa hasil apapun. Hukum sebab akibat mendasari untuk menduga, akibat pengusaha yang dimanja oleh pemerintah menjadikan pelanggaran yang dilakukan itu tidak bermasalah. Berdasarkan keterangan dari anggota dan pengurus beberapa kali oknum pejabat Disnaker Kabupaten Tangerang hadir ke PT ARIM THREAD namun semua ketentuan yang bersifat normative belum ada yang dijalankan, jika sudah seperti ini seolah olah pemerintah menerima keadaan tanpa ada tindakan berarti dalam mempresure pengusaha nakal yang selalu membuat kesalahan atau melanggar hukum.

Apabila permasalahan tidak segera diselesaikan maka dari Pihak DPC FSB GARTEKS SBSI Tangerang Raya akan melaporkan ke permasalahan ini ke Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta terkait :

1. Kinerja Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
2. Dugaan telah terjadinya pelanggaran pada Pasal 28 jo Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB dan UNION BUSTING di PT. ArimThread yang beralamat di Jl. Millenium 12 Blok F. 12 No. 7 Ds. Peusar, Kec. PanonganKab. Tangerang Banten Indonesia ke Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Koordinasi dengan Konfedersai dan Afiliasi di luar negeri untuk melakukan aksi solidaritas dan memboikot produk dari PT. ArimThread yang beralamat di Jl. Millenium 12 Blok F. 12 No. 7 Ds. Peusar, Kec. PanonganKab. Tangerang.

SUMBER :

https://www.turc.or.id/kasus-buruh-pt-arim-thread-menggugat/

https://yulandini.wordpress.com/